Kontak Kami

Cara Memanfaatkan FTA untuk Ekspor

Ketentuan Pengajuan Hak Akses

Untuk dapat memanfaatkan tarif preferensi untuk keperluan ekspor, maka eksportir mengajukan permohonan penerbitan SKA. Eksportir hanya dapat dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA melalui sistem e-SKA setelah mendapatkan Hak Akses. Hak Akses tersebut akan diberikan oleh IPSKA. Ketentuan pengajuan Hak Akses sebagai berikut:

  1. Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat mengajukan Hak Akses kepada IPSKA.
  2. Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha hanya dapat mengajukan Hak Akses kepada:
    • IPSKA sesuai dengan domisili lembaga atau badan usaha; atau
    • IPSKA terdekat, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya tidak dapat dipenuhi.

Hak Akses bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/ scan dokumen asli:

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau
  2. Paspor bagi Warga Negara Asing.

Hak Akses tersebut hanya digunakan untuk permohonan SKA bagi ekspor Barang untuk keperluan tertentu meliputi:

  1. Barang penumpang;
  2. Barang kiriman;
  3. Barang pameran; dan/ atau
  4. Barang contoh.

 

Hak Akses bagi Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil pindai/ scan dokumen asli:

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis/ lembaga pemerintah non kementerian/ instansi;
  2. Tanda Daftar Perusahaan;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. Surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor operasional perusahaan.

Untuk mendapatkan aktivasi Hak Akses, Eksportir harus menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud di atas kepada IPSKA sesuai  pengajuan registrasi Hak Akses.

Permohonan Penerbitan SKA

Permohonan penerbitan SKA harus diajukan oleh Eksportir yang telah mendapatkan aktivasi Hak Akses. Permohonan penerbitan SKA oleh:

  1. Eksportir yang merupakan orang perseorangan, diajukan kepada IPSKA sesuai dengan pilihan Eksportir
  2. Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha, diajukan kepada:
    • IPSKA berdasarkan tempat pengajuan registrasi Hak Akses;
    • IPSKA terdekat dengan tempat barang diperoleh atau diproduksi; atau
    • IPSKA terdekat dengan kantor pusat atau kantor operasional eksportir.

Permohonan penerbitan SKA dilakukan dengan mengisi data melalui e-SKA.  

Eksportir yang merupakan orang perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/ scan dokumen asli:

  1. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;
  2. pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan SKA; atau
  3. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan ekspor Barang.

Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha, harus dilengkapi dengan hasil pindai/ scan dokumen asli:

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
  2. bill of lading (B/L), air way bill (AWB), atau cargo receipt;
  3. invoice;
  4. packing list; dan
  5. perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor, dalam hal pemenuhan kriteria asal Barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content (QVC), dan/atau perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification (CTC).

Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Eksportir wajib menyampaikan hasil pindai/ scan dokumen asli Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) kepada IPSKA melalui e-SKA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor harus memperhatikan aspek antara lain:

  1. tipe;
  2. model;
  3. ukuran; dan/ atau
  4. warna

Berdasarkan permohonan, Pejabat Penerbit SKA harus meneliti dan memeriksa:

  1. pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati; dan
  2. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA.

Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi ketentuan, lengkap, dan benar, Pejabat Penerbit SKA memberikan persetujuan untuk penerbitan SKA. IPSKA menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penerbitan SKA secara lengkap dan benar. Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, lengkap, dan/atau benar, IPSKA menyampaikan penolakan penerbitan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Penerbitan SKA dicetak pada Formulir SKA asli yang diperoleh dari IPSKA dan ditandatangani Pejabat Penerbit SKA.

Ketentuan lebih detil terkait penerbitan SKA dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2018 atau mengunjungi website e-SKA di sini.

Referensi : Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2018

Language