FAQ

Berapa dan apa saja FTA yang dimiliki oleh Indonesia?

Hingga Januari 2023, Indonesia memiliki 17 skema perjanjian perdagangan internasional dengan berbagai negara mitra yaitu antara lain:

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)
ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)
ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA)
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)
MoU Indonesia-Palestine
Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICCEPA)
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA)
Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA)
Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (D-8 PTA)
Indonesia – Mozambique Preferential Trade Agreement (IMPTA)
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IKCEPA)

Apa saja bentuk dari Bukti Asal Barang?

Apabila anda melakukan importasi dengan negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia maka barang anda dapat memanfaatkan tarif preferensi yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Untuk mendapatkan tarif preferensi, anda harus membuktikan barang tersebut berasal dari negara yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas. Adapun macam – macam bentuk dari bukti asal barang adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan Asal (SKA)

Bukti asal barang yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi.

Deklarasi Asal Barang (DAB)

Bukti asal barang yang berisi pernyataan asal barang yang dibuat oleh eksportir atau produsen sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional, yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi.

Perlu diperhatikan bahwa tiap perjanjian memiliki ketentuan terkait bentuk bukti asal barang yang berbeda – beda.

Apa yang dimaksud dengan tarif preferensi?

Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Bagaimana cara mengetahui tarif preferensi dari masing – masing komoditas pada tiap perjanjian perdagangan (FTA)?

Tarif preferensi dari masing – masing komoditas pada tiap perjanjian perdagangan dapat dilihat melalui Indonesia National Trade Repository (INTR) atau melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Apakah kegiatan transit tetap diperbolehkan jika ingin memanfaatkan tarif preferensi dalam skema FTA?

Barang impor dapat dikirim melalui satu atau lebih negara selain negara pengekspor dengan syarat:

transit dan/atau transshipment barang semata – mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait syarat pengangkutan.
barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau transshipment; dan
tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga barang agar dalam kondisi baik.

Apa yang dimaksud dengan Third Country / Party Invoicing dan apa saja persyaratannya?

Third Country / Party Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain ya�g berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya Surat Keterangan Asal / Deklarasi Asal Barang.

Apabila SKA terbit setelah tanggal pengapalan, apakah importir masih dapat memanfaatkan tarif preferensi pada skema FTA?

Pada prinsipnya, SKA harus diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara pengekspor sebelum / pada saat / sesaat setelah eksportasi.

Namun, dalam kondisi tertentu, SKA dapat diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi asalkan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan pada masing – masing FTA dengan memberikan tanda/tulisan/cap “ISSUED RETROACTIVELY” pada SKA.

Khusus untuk skema IPPTA, MoU Indonesia Palestina, D-8 PTA, tanda/tulisan/cap yang harus diberikan pada SKA adalah “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam SKA, apakah harus membuat SKA baru?

Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam SKA, perbaikan dapat dilakukan dengan cara:

mencoret (striking out) data yang salah;
menambahkan data yang benar; dan
menandasahkan dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA pada bagian yang dilakukan perbaikan.

Apabila terdapat perbedaan satuan pengukuran antara SKA dan dokumen pelengkap pabean, apakah SKA tetap dianggap sah?

SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor. Perbedaan yang bersifat minor telah diatur dalam masing – masing perjanjian perdagangan bebas terkait.

Bagaimana tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau DAB?

Penyerahan SKA dan/atau DAB dilakukan dengan mengacu pada PMK 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. PMK 35 ini mencabut PMK 45/PMK.04/2020 mengenai tata cara penyerahan SKA dan/atau DAB selama masa pandemi Covid-19 dan mencabut ketentuan yang berhubungan dengan penyerahan SKA dan/atau DAB pada seluruh PMK FTA.

Adapun ketentuan penyerahan SKA dan/atau DAB pada PMK 35 sebagai berikut:

Menyerahkan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB; dan/atau
Mengirimkan hasil pindaian berwarna atau hasil unduhan SKA dan/atau DAB (softcopy) melalui:
- Sistem Komputer Pelayanan;
- Surat elektronik (e-mail); atau
- Media elektronik lainnya yang disediakan oleh Kantor Pabean,

Dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK.

Waktu penyerahan SKA dan/atau DAB sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan ketentuan:

Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Dalam hal SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui softcopy belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta lmportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB.

Penyerahan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk Kantor Pabean 24/7, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari; atau
untuk Kantor Pabean non 24/7, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari kerja,

setelah Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan permintaan dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri mengenai dokumen pelengkap pabean.